Pers dan arah Indonesia Emas

Baca juga: Wamenkomdigi: Negara hadir untuk menjaga jurnalisme berkualitas

Tanpa fondasi ekonomi yang kokoh, media mudah terjebak pada sensasionalitas atau kepentingan jangka pendek. Padahal, pers arus utama dibedakan dari lalu lintas informasi biasa oleh tanggung jawab etiknya.

Tantangan berikutnya adalah kecerdasan buatan. Teknologi ini mampu mempercepat produksi konten, tetapi juga berpotensi memperbanyak misinformasi jika tidak diimbangi literasi digital.

Di sinilah peran pers sebagai kurator kebenaran diuji. Wartawan dituntut bukan hanya mampu menulis cepat, tetapi juga memahami verifikasi data digital, keamanan siber, dan etika penggunaan teknologi.

HPN 2026 seakan mengirim pesan bahwa transformasi tidak bisa ditunda. Pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan bagi wartawan menjadi kebutuhan mendesak.

Kolaborasi antarmedia, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, dapat memperkaya kualitas liputan berbasis data. Tanpa peningkatan kapasitas, pers akan tertinggal oleh arus teknologi yang bergerak, tanpa kompromi.

Ekonomi berdaulat

Tema HPN 2026 mengaitkan langsung kesehatan pers dengan ekonomi berdaulat. Relasi ini bukan hubungan abstrak. Ekonomi yang berdaulat membutuhkan transparansi kebijakan, akuntabilitas anggaran, serta pengawasan publik yang efektif. Semua itu bertumpu pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Indonesia tengah berada pada fase krusial. Bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar 2040 menjadi peluang, sekaligus tantangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi.

Hanya saja, tanpa kebijakan tepat dan pengawasan ketat, peluang itu bisa berubah menjadi beban sosial. Pers memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Di tingkat daerah, peran itu tidak kalah penting. Media lokal menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan realitas lapangan. Dalam banyak kasus, laporan mendalam media daerah mampu mengungkap persoalan pelayanan publik, mulai dari pendidikan, hingga kesehatan.

Baca juga: Istana: Semoga pers nasional maju, profesional, dan bertanggung jawab
 

Bersamaan dengan itu, kemandirian ekonomi media lokal kerap lebih rapuh. Ketergantungan pada iklan pemerintah atau swasta berpotensi memengaruhi independensi. Karena itu, perlu inovasi model bisnis yang lebih beragam, seperti langganan digital, kolaborasi konten, hingga dukungan filantropi jurnalistik.

Negara dapat berperan melalui regulasi yang adil, perlindungan terhadap karya jurnalistik, serta distribusi belanja iklan pemerintah yang transparan dan proporsional.

Ekonomi berdaulat juga menuntut literasi publik yang tinggi. Pers tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memilah informasi.

Program literasi media di sekolah dan komunitas menjadi investasi jangka panjang. Dengan publik yang kritis, ruang bagi hoaks dan propaganda akan menyempit.

Menjaga nurani publik

Sejarah pers Indonesia adalah sejarah keberanian. Dari masa kolonial, hingga reformasi, media menjadi ruang artikulasi gagasan kebangsaan. Kini, tantangannya berbeda. Ancaman bukan lagi sekadar sensor fisik, tetapi juga polarisasi sosial dan banjir informasi yang membingungkan.

HPN 2026 mengajak insan pers untuk kembali pada jati dirinya. Kritik kepada pemerintah bukan ekspresi permusuhan, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional.

Sebaliknya, dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat juga bagian dari objektivitas. Pers berdiri bukan di atas kepentingan sempit, melainkan di atas kepentingan publik.

Ke depan, ada beberapa agenda strategis yang layak dipertimbangkan. Pertama, memperkuat ekosistem verifikasi nasional berbasis kolaborasi antarmedia untuk melawan disinformasi.

Kedua, mendorong transparansi algoritma platform digital melalui dialog regulatif agar distribusi informasi lebih adil. Ketiga, memperluas skema pelatihan jurnalisme investigatif dan data guna mengawal proyek proyek strategis nasional.

Baca juga: Menko PM: Presiden minta Hari Pers Nasional jadi momen konsolidasi

Lebih jauh, kesehatan mental dan kesejahteraan wartawan juga tidak boleh diabaikan. Tekanan kerja di era digital meningkat tajam. Tanpa dukungan yang memadai, kualitas liputan bisa terdampak. Pers sehat dimulai dari insan pers yang terlindungi dan dihargai.

Peringatan Hari Pers Nasional 2026 bukan hanya milik wartawan. Ia milik seluruh warga negara yang mendambakan demokrasi matang dan ekonomi tangguh.

Di tengah target besar menuju Indonesia Emas 2045, pers dituntut menjadi penjernih di tengah kebisingan, penjaga akal sehat di tengah polarisasi, dan pengingat arah ketika kekuasaan mulai tergoda menyimpang.

Bangsa yang kuat membutuhkan informasi yang jernih. Ekonomi yang berdaulat membutuhkan transparansi. Dan pers yang sehat membutuhkan komitmen kolektif, dari negara, pelaku industri, hingga masyarakat.

Pertanyaannya kini, apakah momentum HPN 2026 akan benar benar dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi itu, atau sekadar berlalu sebagai seremoni tahunan?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia dalam dua dekade penentu ke depan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pers dan arah Indonesia Emas

Pewarta : Abdul Hakim
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026