Mewaspadai potensi jebakan swasembada beras

Sabtu, 7 Februari 2026 13:30 WIB

Buruh tani menyunggi padi hasil panen di areal persawahan Desa Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). ANTARA Jatim/Destyan Sujarwoko

Baca juga: Bulog dan Kemenhaj matangkan persiapan ekspor beras ke Arab Saudi

Promosi konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, sagu, serta berbagai jenis sayuran perlu diperluas. Pengembangan produk olahan berbasis non-beras dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkaya pola konsumsi masyarakat.

Edukasi gizi juga memegang peran penting dalam membentuk preferensi pangan yang lebih beragam. Dengan diversifikasi yang konsisten, tekanan terhadap produksi beras dapat dikurangi dan ketahanan pangan menjadi lebih kokoh.

Langkah ketiga adalah memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Adaptasi menjadi kata kunci dalam menghadapi ketidakpastian cuaca.

Penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan maupun genangan, pembangunan sistem irigasi efisien, penerapan praktik pertanian konservasi, serta pengembangan sistem peringatan dini cuaca ekstrem merupakan bagian dari strategi adaptif.

Upaya ini dapat menekan risiko gagal panen dan menjaga stabilitas produksi. Tanpa ketahanan iklim yang memadai, swasembada beras akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman.

Langkah keempat berkaitan dengan kebijakan harga yang berpihak kepada petani. Harga minimum yang wajar akan memberikan kepastian pendapatan dan mendorong semangat produksi.

Penetapan harga pembelian pemerintah yang kompetitif, subsidi input pertanian yang tepat sasaran, serta perlindungan melalui asuransi pertanian menjadi instrumen penting dalam menjaga motivasi petani.

Baca juga: Kepala Bapanas buka peluang ekspor usai serapan beras naik 700 persen

Tanpa insentif ekonomi yang memadai, sulit mengharapkan petani terus meningkatkan produktivitas. Keberlanjutan swasembada sangat bergantung pada kesejahteraan pelaku utamanya.

Langkah kelima adalah membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang memadai. Kerugian pascapanen sering kali menggerus hasil produksi secara signifikan.

Gudang modern dengan pengaturan suhu dan kelembapan, jaringan transportasi yang lancar, serta sistem logistik yang efisien dapat menekan kehilangan hasil dan memperluas akses pasar. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Kelima langkah tersebut menjadi agenda penting apabila bangsa ini ingin memastikan bahwa swasembada beras yang telah diumumkan Presiden Prabowo per 31 Desember 2025 tidak berhenti sebagai pencapaian simbolik.

Swasembada harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan dan komitmen bersama.

Terlebih lagi, apabila tujuan yang hendak diraih adalah swasembada pangan secara menyeluruh, maka fondasi swasembada beras perlu terus diperkuat.

Swasembada beras dapat dipandang sebagai pintu masuk menuju swasembada pangan. Tanpa kemampuan menjaga ketersediaan beras secara stabil, sulit membangun kemandirian pangan yang komprehensif.

Karena itu, upaya mempertahankan capaian yang ada menjadi sangat rasional. Pemerintah tentu berkepentingan memastikan keberhasilan tersebut tidak bersifat sesaat.

Dalam konteks ini, terdapat dua tugas besar yang harus dijalankan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan swasembada beras melalui pelestarian produksi dan peningkatan produktivitas.

Kedua, mendorong pencapaian swasembada pangan dengan memperluas cakupan komoditas strategis lainnya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Pendekatan yang terlalu berfokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lain berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kebijakan.

Anggapan bahwa swasembada beras adalah pekerjaan yang telah selesai merupakan pandangan yang kurang tepat. Keberhasilan yang diraih tidak boleh melahirkan euforia berlebihan atau sikap jumawa.

Baca juga: Bulog Papua: salurkan 20.567 ton beras SPHP per Januari 2026

Justru pada saat itulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keberhasilan tanpa konsolidasi dapat dengan cepat berubah menjadi kemunduran.

Oleh sebab itu, yang perlu dibuktikan saat ini adalah kemampuan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan dan adaptif.

Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan mampu menghadirkan paradigma baru yang menempatkan swasembada sebagai proses dinamis, bukan sekadar pencapaian angka.

Aura baru tersebut harus tercermin dalam kebijakan yang konsisten, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Pada akhirnya, jebakan swasembada beras bukanlah keniscayaan, melainkan risiko yang dapat dihindari dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang disiplin.

Diperlukan kerja cerdas, sinergi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar dunia perberasan nasional tidak menghadapi krisis yang menyakitkan.

Dengan sikap waspada dan langkah terukur, swasembada beras dapat menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian pangan Indonesia. Demikian kiranya untuk menjadi bahan renungan bersama.

*) Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.