Komisi VII DPR kunjungan kerja spesifik ke Gamplong Studio Alam Sleman

Kamis, 2 April 2026 17:07 WIB

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan anggota berfoto bersama pemilik Gamplong Studio Alam Sleman usai kunker. Kamis (2/4/2026). ANTARA/Hery Sidik

Yogyakarta (ANTARA) - Tim Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Gamplong Studio Alam, yang ada di kawasan Desa Wisata Gamplong, Kelurahan Sumberrahayu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Ini untuk melakukan pendalaman secara langsung terhadap ekosistem industri film nasional khususnya terkait aspek kreativitas dan distribusi melalui kunjungan lapangan ke Gamplong Studio Alam," kata Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Sleman, Kamis.

Menurut dia, Gamplong Studio Alam merupakan salah satu contoh nyata pengembangan studio film berbasis kawasan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kehadiran studio ini tidak hanya mendukung proses produksi film nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi sesuai dengan Asta Cita dari Presiden melalui pengembangan destinasi wisata berbasis film," katanya.

Dia berharap, melalui kunjungan lapangan ini, Komisi VII DPR juga ingin memperoleh gambaran kongkrit mengenai model pengembangan dan pengelolaan studio film nasional, yang nantinya bisa dikembangkan hal serupa di daerah daerah lain.

"Apalagi ini (anggota DPR) lintas provinsi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan seterusnya, kemudian dari Kaltara (Kalimantan Utara), sehingga sangat bisa untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kaltara," katanya.

Selain itu, kata dia, kunjungan spesifik DPR juga untuk melihat ketersediaan dan kesiapan infrastruktur produksi film di daerah, kemudian integrasi antara industri film dengan sektor pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Meski demikian, kata dia, tantangan yang dihadapi pelaku industri dalam proses produksi dan distribusi film ini juga penting untuk dicari solusi melalui peran pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung ekosistem perfilman nasional.

"Jadi, pemerintah daerah apakah itu kabupaten maupun provinsi untuk bisa menyampaikan persoalan yang telah dilakukan maupun dihadapi dalam pengembangan industri film," katanya.