Satgas Pangan beri sanksi produsen nakal

Kamis, 19 Maret 2026 00:33 WIB

Wakil Menteri Pertanian (Mentan) Sudaryono dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur dan Pangan Jelang Nyepi dan Idulfitri, di Jakarta, Rabu (18/3/2026). (ANTARA/HO-Bakom)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menugaskan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk memberikan sanksi terhadap produsen nakal yang mencari keuntungan selama periode Lebaran 2026.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Satgas Pangan berisi pegawai dan personel dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Bareskrim Polri. Satgas ini bertugas untuk menjaga agar harga komoditas pangan strategis atau sembako tetap stabil pada momen hari raya Nyepi dan Idul Fitri 2026.

"Bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, apalagi di situasi Ramadhan dan Idul Fitri ini," ujar Sudaryono dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan dalam pengawasan daging, Satgas Pangan akan memonitor sentra-sentra produksi daging mulai dari tempat penggemukan sapi, rumah potong hewan (RPH), hingga pedagang di hilir.

"Sehingga kita bisa telusuri mana kala ada harga di atas HET (harga eceran tertinggi). Maka, trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan,” katanya.

Hal yang sama juga diberlakukan untuk memantau komoditas telur dan daging ayam. Dengan begitu, Satgas Pangan bisa dengan mudah memantau di titik mana produsen melakukan mark up harga.

Jika terbukti ada yang mengerek harga, Satgas Pangan akan langsung memberikan sanksi mulai dari administratif seperti mencabut usaha hingga pidana jika ada kecurangan.

Menurutnya, harga komoditas pangan strategis ini mendapat perhatian besar dari Presiden Prabowo Subianto.

Sudaryono juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan, baik itu melalui telepon atau melalui media sosial.

"Mau diviralkan, boleh. Tapi tentunya tugas kita adalah menyelesaikan persoalan, mencari masalah, menemukan solusi," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan pemerintah juga lebih sering melaksanakan Gerakan Pangan Murah.

Gerakan ini mengajak para pelaku usaha pangan untuk menyajikan barang-barang kebutuhan pokok penting dengan harga standar.

"Sehingga masyarakat merasa terbantu. Ini juga sangat penting untuk intervensi ketika ada harga-harga yang meloncat tinggi terutama di pasar-pasar tradisional, di situlah hadir indikatornya apa," kata Sarwo Edhy.