Menlu RI dengan Sekjen PBB bahas Palestina, penguatan sistem multilateral

Selasa, 17 Februari 2026 15:53 WIB

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kiri) dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (kanan) di Markas Besar PBB, New York, Senin (16/2/2026). (ANTARA/HO-Kemlu RI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono membahas upaya perdamaian di Palestina dan penguatan sistem multilateral dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, Senin (16/2).

Menurut keterangan pers Kemlu RI pada Selasa, disebutkan bahwa keduanya membahas perkembangan situasi Palestina dan upaya mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Mengawali pertemuan, Menlu RI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen PBB di tengah dinamika global yang semakin kompleks, sekaligus menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap PBB dan multilateralisme.

Menlu Sugiono juga menyampaikan rencana kehadirannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari 2026 yang akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya tantangan yang terus berkembang di Palestina.

Selain itu, Menlu menginformasikan rencana partisipasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pada 19 Februari 2026 bersama sejumlah pemimpin dunia.

"Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," tegas Menlu.

Dia menekankan bahwa partisipasi Indonesia merupakan wujud komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi, serta memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan Board of Peace bersinergi dan memperkuat upaya yang tengah dilakukan PBB.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PBB menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menlu RI di New York serta konsistensi komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina.

Sekjen PBB juga menegaskan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB terkait.

Dia menilai penting bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, untuk memainkan peran konstruktif dalam Board of Peace.

Kedua pihak juga bertukar pandangan tentang perkembangan situasi keamanan dan pembangunan global, termasuk berbagai isu strategis di kawasan.

Guterres memandang Indonesia sebagai mitra kunci dalam penguatan sistem multilateral.

Sementara, Menlu RI menegaskan kembali keyakinan Indonesia terhadap pentingnya sistem multilateral sebagai pilar utama dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional.

Indonesia, kata dia, berkomitmen menggunakan berbagai platform dan mekanisme multilateral yang ada guna mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina.