Reformasi Polri harus diarahkan pada pembenahan fundamental

Senin, 16 Februari 2026 23:28 WIB

Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella (kiri) bersama inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi (kanan) dalam acara SpeakUp Kamtibmas di Jakarta, Sabtu (14/10/2026). ANTARA/HO-FPIR

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella mengatakan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus diarahkan pada pembenahan fundamental yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dia mengatakan reformasi budaya Polri harus mengarah pada pembenahan sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan anggota Polri, terkhusus Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di pelosok.

"Mereka adalah ujung tombak pelayanan keamanan negara,” ujar Fauzan dalam acara SpeakUp Kamtibmas di Jakarta, Sabtu (14/10), seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menilai penguatan kapasitas dan kesejahteraan anggota di lapangan jauh lebih penting dibanding narasi politis yang menyerang personal pimpinan institusi.

Untuk itu, dia menegaskan agenda reformasi budaya Polri tidak boleh dibajak oleh kepentingan politik tertentu yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurut Fauzan, berbagai pernyataan yang menyerang Polri secara umum justru kontraproduktif dan berpotensi melemahkan stabilitas keamanan nasional.

Dia berpendapat kritik terhadap institusi negara tetap merupakan bagian dari demokrasi, namun kritik harus disampaikan secara objektif dan konstruktif, bukan dengan narasi yang mengarah pada delegitimasi institusi.

Dengan demikian, dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung reformasi budaya Polri yang berorientasi pada pelayanan publik, profesionalisme, dan penguatan integritas internal.

"Kami percaya, jika publik tidak mudah lagi terprovokasi, tetapi narasi seperti menyerang individu secara verbal, bisa dikatakan sebagai krisis moral dan etika," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menilai adanya pola serangan yang terstruktur terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut pola itu memiliki kemiripan dengan serangan yang sebelumnya diarahkan kepada Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Ini bukan kritik konstruktif, tetapi framing yang sistematis,” ujar Habib Syakur.