Anggota DPR RI Vita Ervina ajak warga hidup berdampingan sebagai bangsa Indonesia

Minggu, 21 September 2025 14:15 WIB

Dialog penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat melalui implementasi P5HAM diselenggarakan pada Sabtu, 20 September 2025, di Magelang. (istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Dialog penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat melalui implementasi P5HAM diselenggarakan pada Sabtu, 20 September 2025, di Magelang.

Kegiatan yang digelar Kantor Kemenkumham RI ini menghadirkan Anggota DPR RI Vita Ervina, perwakilan tokoh agama, tim tenaga ahli Komisi III DPR RI, serta tim dari Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Mengawali dialog, Vita Ervina menegaskan bahwa Konstitusi UUD NRI 1945 memberikan jaminan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Konstitusi juga memberikan jaminan atas kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu negara, dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah, penting untuk memberikan fasilitasi dalam mewujudkan amanah konstitusi," ujar politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

Alumni MM UGM ini mengajak masyarakat untuk hidup rukun dan mengembangkan toleransi, hidup berdampingan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.

Terkait pendirian tempat ibadah, ia menekankan bahwa ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

“Aspek ideologi dan konstitusi menegaskan setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Aspek lainnya adalah toleransi dan kerukunan umat. Kerukunan dan toleransi harus terus dikedepankan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita hormati perbedaan, karena perbedaan sesungguhnya adalah anugerah,” kata Vita.

Ia menambahkan, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, pihaknya mendorong agar pemerintah dapat menerbitkan regulasi tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama.

"Regulasi ini penting untuk mempermudah perizinan tempat ibadah dengan surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat. Pada prinsipnya kita harapkan pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat saling mendukung dalam mewujudkan tenggang rasa, toleransi, dan saling menghormati antarumat beragama," pungkas Anggota DPR RI Vita Ervina.