Dinkes kirim tim kejar kontraktor RSU Sentolo

Rabu, 5 Februari 2014 21:06 WIB

Ilustrasi tenaga medis (Foto antaranews.com) (antaranews.com)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengirim tim khusus untuk mengejar kontraktor Rumah Sakit Umum tipe D Sentolo, PT Trisna Karya ke Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo Bambang Haryatno di Kulon Progo, Rabu, mengatakan beberapa hari terakhir pemilik PT Trisna Karya memang sulit dihubungi, sehingga untuk memastikan surat ketidaksanggupan penyelesaian pekerjaan itu, Dinkes mengirim tim ke Surabaya untuk memastikannya.

"Tim khusus ini terdiri tiga orang. Mereka bertugas untuk mencari keberadaan pengembangan yang sulit dihubungi setelah pencairan anggaran, dan menyerahkan surat ketidaksanggupan mengerjakan RSU tipe D Sentolo," kata Bambang.

Ia mengatakan pembangunan RSUD tipe D Sentolo di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, terpaksa berhenti sebelum selesai. Kontraktor proyek ini, PT Trisna Karya melayangkan surat kepada pemkab bahwa perusahaan tidak sanggup melanjutkan pekerjaan.

"Sampai saat ini kami belum mendapat laporan dari tim yang kami kirim ke Surabaya," kata Bambang.

Tim khusus ini, menurut dia sekaligus akan mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari nilai proyek Rp6 miliar, atau sekitar Rp500 juta untuk ditransfer ke kas daerah.

"Kami berharap uang ini dapat diselamatkan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit. Saat ini uang jaminan pelaksanaan Rp500 juta disimpan di Bank Jatim," kata dia.

Dia mengatakan berdasarkan penghitungan stok opname atau bobot pekerjaan yang diterima Dinkes dari pengguna anggaran bersama rekanan pengawas, DPU, serta kontraktor pelaksana, progres pelaksanaan pembangunan proyek tersebut mencapai 82,6 persen.
Namun, kemudian kontraktor mengajukan surat tidak sanggup melanjutkan pekerjaan. "Mereka tidak mampu lagi melanjutkan, artinya dia harus putus kontrak, ada mekanismenya," katanya.

Bambang berharap RSUD Sentolo yang merupakan proyek 2013 itu tetap bisa beroperasi pada 2014. Pihaknya akan segera menghitung anggaran yang tersisa, kemudian akan dianggarkan lagi di APBD Perubahan untuk menyelesaikan pembangunan.

Bahkan, bila memungkinkan, pihaknya berharap agar bisa dilanjutkan tanpa menunggu APBD Perubahan.
"Kalau memungkinkan, karena ini untuk kepentingan rakyat untuk pelayanan, agar bisa segera dilakukan pengadaan lagi (dari anggaran) sisanya ini untuk menyelesaikan pembangunan. Mekanismenya akan dibicarakan eksekutif dengan persetujuan dewan," kata Bambang.

Berdasarkan kalkulasi perhitungan, kata dia, jika uang jaminan pelaksanaan dapat diselamatkan ditambah 25 persen sisa anggaran yang belum dicairkan totalnya mencapai Rp1,2 miliar.

"Saat ini ada lima kontraktor lokal yang menyatakan siap melanjutkan pembangunannya. Bahkan mereka hanya menawarkan Rp900 juta bangunan sudah siap digunakan," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi sudah menduga kontraktor akan lari dari tanggung jawab. Selain itu, rencananya Komisi III akan memanggil pengawas proyek.

"Kami minta pengawas proyek kembali melakukan penghitungan penyelesaian proyek. Setelah itu diambil langkah strategis menyelesaikan proyek," katanya.

(U.KR-STR)