UMY: Pertumbuhan ekonomi RI 8 persen tak mustahil dicapai

Sabtu, 7 Maret 2026 00:47 WIB

Ilustrasi - Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (8/8/2021). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.

Yogyakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Imamudin Yuliadi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen masih berpeluang dicapai jika sektor pertanian, industri dan stabilitas makroekonomi diperkuat.

"Jika kita mampu menata sektor pertanian, memperkuat industri, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik, target pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen bukan sesuatu yang mustahil," ujar Imamudin di Yogyakarta, Jumat.

Menurut Imamudin, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia memiliki kekuatan pasar domestik yang besar apabila potensi tersebut dapat digerakkan secara optimal.

Namun demikian, ia menilai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tingkat pendapatan masyarakat yang masih berada pada kategori menengah serta derasnya arus barang impor, kata dia, menjadi tantangan dalam menggerakkan konsumsi dan produksi dalam negeri.

Kebijakan impor yang kerap dijadikan solusi jangka pendek ketika terjadi kekurangan pasokan atau tekanan inflasi, menurutnya, justru dapat melemahkan fondasi produksi nasional, khususnya di sektor pertanian.

"Kalau kita memiliki roadmap pembangunan sektor pertanian yang jelas, mulai dari komoditas hingga penguatan dari hulu sampai hilir, sebenarnya itu adalah kekuatan kita," ujar dia.

Ia menilai praktik rente juga turut menghambat kemandirian ekonomi nasional.

"Ekonomi rente ini yang merusak. Ketika impor dilakukan, ada potensi keuntungan bagi para pemburu rente. Akhirnya, kebijakan impor dipaksakan untuk berbagai komoditas. Ini yang justru mengganggu pasar domestik kita," kata dia.

Imamudin menilai sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong pergerakan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik dan berpihak pada produk lokal.

Menurut dia, program tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan daerah apabila rantai pasoknya melibatkan pelaku ekonomi dalam negeri.

"Kuncinya terletak pada konsistensi kebijakan dan kemauan untuk terus melakukan perbaikan," ujar Imamudin.