Logo Header Antaranews Jogja

Pemkab Sleman perkuat Tim Percepatan Penanganan Stuting di kalurahan turunkan stunting

Rabu, 27 Agustus 2025 08:15 WIB
Image Print
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman)
"Stunting tidak identik dengan kemiskinan"

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkuat tim percepatan penanganan stunting di setiap kalurahan dalam rangka percepatan menurunkan angka stunting di wilayah ini.

Wakil Bupati Sleman yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stuting (TPPS) Danang Maharsa di Sleman, Rabu, mengatakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) penurunan stunting di Sleman menunjukkan progres cukup baik dibanding dengan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dilakukan oleh tim dan kader posyandu di Sleman.

"Kami ingin tahu di Sleman ini, berapa kapanewon masih memiliki persentase masih tinggi. Dari 17 kapanewon yang kami monitoring, permasalahan stunting penyebabnya berbeda-beda. Ternyata, stunting tidak identik dengan kemiskinan," kata Danang.

Ia mencontohkan di Kapanewon Depok, angka stuntingnya cukup tinggi, padahal di sana bisa dikatakan wilayah/kapanewon secara ekonomi masyarakat mampu dan pendidikan sangat tinggi. Persoalan stunting di Depok adalah pola asuh anak yang belum dilaksanakan dengan baik. Biasanya, di masyarakat Depok, warganya suami dan istri bekerja semua, dan anaknya yang mengasuh orang tua atau asisten rumah tangga, sehingga pemberian asupan gizi tidak seideal dalam keluarga seperti saat diasuh oleh orang tua sendiri. Faktor penyebab stunting disebabkan adanya paparan asap rokok.

Hal berbeda penyebab stunting di Minggir dan Moyudan yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mengantisipasinya, Pemkab Sleman sudah memberikan bantuan untuk penambah gizi kepada anak supaya tidak stunting.

"Hal yang penting adalah kesadaran orang tua untuk selalu memeriksakan anak balitanya di puskesmas atau rumah sakit supaya data anak di Sleman ini valid. Termasuk kesadaran calon pengantin untuk memanfaatkan pendalaman sebagai seorang tua. Namun hal ini belum dimanfaatkan oleh calon pengantin," katanya.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman Muhmamad Daroji mengatakan angka stunting di Kabupaten Sleman ada dua, elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). e-PPGBM yang dilakukan dinas Kesehatan melalui puskemas dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan dari 4,51 menjadi 4,41.

Metode e-PPGBM dilakukan dengan pemantauan Kesehatan melalui puskesmas melakukan pemantauan di posyandu-posyandu, tercatat dan dilakukan setiap bulan. Sehingga stunting terpotret atau tercatat. Hal ini beda dengan SSGI yang merupakan hasil survei yang sasarannya adalah sampel. Namun demikian, adanya kenaikan ini, TPPS di semua OPD terlibat melaksanakan program masing-masing.

Di Dinas Kesehatan sendiri sudah memberikan PMT lokal, pemberian TTD bagi remaja, ibu hamil. Kemudian pengukuran,edukasi, penyuluhan kader, termasuk peningkatan kelas ibu hamil, dan balita sudah dilaksanakan.

"Kami mengawal pencatatan stunting dan kesehatannya," katanya.

Selain itu, kata dia, Dinas Kesehatan melakukan pendampingan terhadap keluarga risiko stunting. Dinkes memiliki tim pendamping keluarga yang terdiri setiap tim terdiri dari unsur tenaga Kesehatan, kader KB, dan kader PKK. Mereka memiliki data warga risiko stunting dan melakukan pendampingan agar tidak terjadi resiko stunting.

"Kami menyasar calon penganten, ibu hamil, bayi di bawah dua tahun dan bayi di bawah lima tahun untuk menjadi sasaran dalam pendampingan ini," katanya.

Lebih lanjut, Daroji mengatakan saat ini, pencegahan stunting juga mulai menyasar kelompok tempat penitipan anak (TPA) di wilayah ini. Hasil studi kasus penanganan stunting, di Kabupaten Sleman, pola asuh pada anak masih kurang.

"Anak-anak stunting di Sleman lebih disebabkan oleh pola asuh yang kurang. Fenomena anak yang tidak diasuh orang tua sendiri ada di TPA. Ini yang menjadi perhatian kami. Kami saat ini bekerja dengan lintas sektor untuk dilibatkan dalam pelatihan pola asuh pada anak," katanya.



Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2026