Perdagangan kripto percepat ekonomi digital Indonesia
Kamis, 1 Februari 2024 4:25 WIB
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama Tokocrypto dalam acara "Indonesia Crypto Outlook 2024" di Jakarta, Rabu (31/1/2024). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyebut perdagangan aset kripto menjadi salah satu strategi pemerintah percepatan ekonomi digital Indonesia.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, Pemerintah secara proaktif menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem kripto, termasuk regulasi yang memfasilitasi inovasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi investasi dalam aset kripto.
"Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem aset digital. Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia," ujar Tirta saat "Indonesia Crypto Outlook 2024" di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data Bappebti 2023, tercatat adanya 18,51 juta investor aset kripto di Indonesia atau meningkat 9,8 persen sejak awal tahun. Transaksi aset kripto pun mencapai angka Rp 149,25 triliun.
Meski terjadi penurunan transaksi dari Rp306,4 triliun pada 2022 (yoy), industri ini tetap menunjukkan potensi ekonomi yang kuat.
Kinerja luar biasa di 2023 ini, didukung oleh berbagai perkembangan positif dalam dunia kripto. Di antaranya adalah optimisme terhadap ETF Bitcoin spot dan antisipasi halving Bitcoin.
Sementara itu, menurut data Media Monitoring NoLimit Dashboard, perbincangan terkait kripto di media sosial meningkat sebesar 243 persen dari Juli ke Desember 2023.
Diskusi didominasi terkait perubahan harga kripto selama 2023 dan proyeksi di 2024. Selain itu, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, dan Solana (SOL), serta topik seputar NFT, blockchain, trading, investasi, dan proyek dalam ekosistem kripto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappebti: Perdagangan kripto jadi strategi percepatan ekonomi digital
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, Pemerintah secara proaktif menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem kripto, termasuk regulasi yang memfasilitasi inovasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi investasi dalam aset kripto.
"Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem aset digital. Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia," ujar Tirta saat "Indonesia Crypto Outlook 2024" di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data Bappebti 2023, tercatat adanya 18,51 juta investor aset kripto di Indonesia atau meningkat 9,8 persen sejak awal tahun. Transaksi aset kripto pun mencapai angka Rp 149,25 triliun.
Meski terjadi penurunan transaksi dari Rp306,4 triliun pada 2022 (yoy), industri ini tetap menunjukkan potensi ekonomi yang kuat.
Kinerja luar biasa di 2023 ini, didukung oleh berbagai perkembangan positif dalam dunia kripto. Di antaranya adalah optimisme terhadap ETF Bitcoin spot dan antisipasi halving Bitcoin.
Sementara itu, menurut data Media Monitoring NoLimit Dashboard, perbincangan terkait kripto di media sosial meningkat sebesar 243 persen dari Juli ke Desember 2023.
Diskusi didominasi terkait perubahan harga kripto selama 2023 dan proyeksi di 2024. Selain itu, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, dan Solana (SOL), serta topik seputar NFT, blockchain, trading, investasi, dan proyek dalam ekosistem kripto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappebti: Perdagangan kripto jadi strategi percepatan ekonomi digital
Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK menyita aset-aset dengan total nilai Rp100 miliar terkait kasus kuota haji Yaqut
12 March 2026 23:19 WIB
Irda Kulon Progo: Penghentian sementara operasional SAK selamatkan aset daerah
08 March 2026 20:51 WIB
Bakom: Pemulihan aset negara dari kasus korupsi mencapai Rp28,6 T pada 2025
20 February 2026 19:40 WIB